RAKYAT NEWS, BEKASI – Juru Bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bekasi Dariyanto menyampaikan agenda rapat paripurna kali ini, yaitu pembahasan Raperda Kota Bekasi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023.

Menurutnya, pelaksanaan APBD merupakan bentuk mengatasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

“Sebagai sarana untuk melakukan evaluasi dalam menargetkan pencapaian pembangunan daerah yang telah dilaksanakan masa satu tahun anggaran,” terang Daryanto dalam paripurna, Rabu (31/7/2024).

Daryanto menyebut pelaporan pelaksanaan anggaran APBD mempunyai beberapa fungsi, diantaranya, pertanggung jawaban APBD, mengevaluasi kegiatan perencanaan yang akan datang, memberikan informasi keuangan terbuka jujur kepada masyarakat, mengetahui kecukupan pembiayaan pengeluaran serta beban yang akan ditanggung generasi akan datang, mengevaluasi penggunaan sumber ekonomi untuk pencapaian kerja direncanakan.

Baca Juga:
Reses Perdana, Alimuddin Bantu UMKM Bekasi Terbitkan NIB hingga JPH
Setwan DPRD Kota Bekasi Tegaskan Renovasi Ruang Wakil Pimpinan Sudah Sesuai Tahapan
Rapat Paripurna HUT Ke-20 Sulbar : PJ Gubernur Dorong Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

“DPRD Kota Bekasi dalam melaksanakan fungsi anggaran, pelaksanan pertanggungjawaban angaran 2023 dan peraturan pertanggung jawaban keuangan daerah yang merujuk pengeluaran anggaran telah diaudit BPK RI,” papar dia.

Daryanto menerangkan proses pembahasan pelaksanaan anggaran APBD 2023 di Kota Bekasi, telah melaksanakan rangkaian kegiatan sebagai berikut :

  1. Rapat kerja pembahasan Badan Anggaran (Banggar) secara internal.
  2. Rapat kerja pembahasan secara bersama OPD serta pihak lainnya.
  3. Sosialisasi dan masukan saksi-saksi DPRD Kota Bekasi.

Kemudian, Daryanto juga memaparkan hasil pembahasan pelaksanaan anggaran, yaitu, laporan keuangan anggaran pemerintahan Kota Bekasi tahun 2023.

Selanjutnya, pelaksanaan anggaran APBD 2023, yang telah disampaikan Pj Wali Kota R Muhamad Gani dengan memperhatikan laporan keuangan telah diaudit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).

Dengan ini, Dariyanto menyatakan bahwa Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bekasi sudah melakukan pembahasan, meliputi, laporan realisasi anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca (b) Laporan Operasional (e)Laporan arus Kas (f) Laporan keuangan likuiditas (g) Catatan atas laporan keuangan.

YouTube player