Munas ASWAKADA, Wawali Bekasi Soroti Peran Kunci Wakil Kepala Daerah

RAKYAT.NEWS, YOGYAKARTA – Wakil Wali Kota Bekasi, Abdul Harris Bobihoe, menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) I Asosiasi Wakil Kepala Daerah (ASWAKADA) Indonesia yang digelar di Hotel New Saphir, Kota Yogyakarta, Kamis (3/7/2025). Munas perdana ini menjadi tonggak penting dalam sejarah pemerintahan daerah karena menandai transformasi Forum Wakil Kepala Daerah (Forwakada) menjadi organisasi resmi bernama ASWAKADA.

Dengan mengusung tema “Memperkuat Peran Wakil Kepala Daerah sebagai Pilar Kepemimpinan Daerah Menuju Indonesia Emas”, Munas ASWAKADA dihadiri oleh 289 wakil kepala daerah dari total 508 wakil bupati dan wakil wali kota se-Indonesia. Kegiatan ini bertujuan mempererat sinergi antarpemimpin daerah sekaligus memperkuat kolaborasi strategis antara pemerintah daerah dan pusat guna mendukung agenda pembangunan nasional.

Selain agenda utama musyawarah, forum ini juga dirangkaikan dengan kegiatan Bimbingan Teknis Nasional yang membahas peningkatan kapasitas dan profesionalisme kepemimpinan wakil kepala daerah, khususnya dalam menghadapi tantangan era transisi nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Dalam pernyataannya, Wawali Abdul Harris menyambut positif pelaksanaan Munas ini sebagai ajang strategis untuk menyatukan visi, memperkuat kapasitas kelembagaan, serta menegaskan posisi penting wakil kepala daerah dalam tata kelola pemerintahan.

“Tentunya kami sangat menyambut positif dan mengapresiasi forum ini. ASWAKADA menjadi ruang penting untuk memperkokoh peran wakil kepala daerah, bukan hanya sebagai pendamping kepala daerah, tetapi juga sebagai aktor strategis dalam memastikan roda pemerintahan berjalan efektif, harmonis, dan berkelanjutan,” ujar Abdul Harris di sela-sela kegiatan.

Ia juga menegaskan pentingnya forum ini sebagai sarana untuk berbagi pengalaman dan memperjuangkan aspirasi bersama, khususnya dalam bidang-bidang strategis seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, serta percepatan transformasi digital di tingkat daerah.

“Munas ini bukan sekadar ruang diskusi, tetapi juga wadah untuk menyusun strategi bersama dalam menentukan arah pembangunan daerah yang lebih kolektif, berkelanjutan, dan profesional,” tambahnya.

Abdul Harris juga berharap kehadiran ASWAKADA mampu menjadi mitra aktif pemerintah pusat dalam menyusun kebijakan yang berdampak langsung terhadap masyarakat di daerah. Ia menekankan pentingnya peran ASWAKADA sebagai jembatan komunikasi yang solid antara pusat dan daerah.

“Semoga sinergi antar pemerintah daerah semakin erat, dan mampu menghadirkan tata kelola pemerintahan yang inklusif, adaptif, serta responsif terhadap tantangan zaman,” pungkasnya.

Agenda Munas ASWAKADA 2025 mencakup pembahasan legalitas organisasi, penyusunan program kerja nasional, serta deklarasi konsolidasi wakil kepala daerah se-Indonesia. Munas ini diharapkan menjadi langkah awal yang konkret dalam memperkuat peran strategis wakil kepala daerah di berbagai lini pembangunan nasional. (*)