Wartawan Dilarang Masuk TPST Bantargebang, PWI Bekasi Raya Angkat Bicara

Ade menegaskan bahwa pembatasan akses terhadap insan pers berpotensi mengaburkan kebenaran dan menghilangkan ruang verifikasi publik. Dampaknya, masyarakat hanya menerima narasi sepihak tanpa dapat memastikan apakah pengelolaan TPST dilakukan secara aman dan bertanggung jawab.

“Jika wartawan tidak boleh masuk, publik tidak akan tahu apakah longsor ini akibat kelalaian, bagaimana dampak air lindi, dan seberapa besar ancamannya bagi lingkungan Bekasi. Ini berbahaya bagi demokrasi dan hak masyarakat atas informasi,” katanya.

Ia juga mengingatkan bahwa tindakan penutupan akses tersebut dapat menjadi preseden buruk bagi praktik keterbukaan informasi publik di masa mendatang.

“Jika hari ini TPST bisa ditutup dari wartawan, besok-besok setiap krisis bisa dikelola dengan cara yang sama: ditutup, dikunci, dan hanya disampaikan versi resmi. Itu bukan negara terbuka, melainkan manajemen krisis yang anti-transparansi,” tegas Ade.

PWI Bekasi Raya, lanjut Ade, akan menempuh langkah komunikasi resmi kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta pengelola TPST Bantargebang agar akses jurnalistik dihormati sesuai undang-undang pers dan prinsip keterbukaan informasi.

“Kami akan menyampaikan sikap resmi. Jika diperlukan, kami akan mendorong keterlibatan Dewan Pers dan Komisi Informasi agar prinsip keterbukaan informasi benar-benar dijalankan,” tambahnya.

Ade menegaskan masyarakat berhak mengetahui kondisi aktual TPST Bantargebang, termasuk tingkat keamanan lokasi serta dampak lingkungan yang ditimbulkan dari aktivitas pengelolaan sampah tersebut.

“Ini bukan sekadar urusan teknis pengelolaan sampah. Ini menyangkut keselamatan, kesehatan, dan keadilan bagi warga Kota Bekasi yang selama puluhan tahun menanggung beban TPST milik Pemprov DKI Jakarta,” ujarnya.

Ia pun mengajak pemerintah untuk mengubah cara pandang terhadap pers sebagai mitra demokrasi.

“Wartawan bukan ancaman. Mereka adalah mitra demokrasi. Pemerintah yang tidak takut dilihat publik adalah pemerintah yang percaya diri dengan kinerjanya,” pungkas Ade. (Dirham)