RAKYAT.NEWS, BEKASI – Aktivis lingkungan sekaligus warga sekitar Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang, Agus Hadi Prasetyo, menyoroti kebijakan pemerintah yang dinilai masih abai terhadap dampak lingkungan dan sosial dari sistem pengelolaan sampah yang berjalan saat ini.

Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh hanya berfokus pada proyek waste to energy atau energi pengolahan sampah, tanpa memperhatikan nasib warga yang sudah lama terdampak oleh sistem Open Dumping.

“Sudah tahu tidak boleh Open Dumping, terus sekarang masih sistem Open Dumping! Ini mau matiin masyarakat Bantar Gebang atau gimana nih?,” kelakar Agus saat berbicara di acara Simposium Sampah Bantar Gebang di Graha Bintang, Mustika Jaya, Kota Bekasi, Selasa (28/10/2025).

Ia menilai pemerintah daerah, baik Kota Bekasi maupun DKI Jakarta, seharusnya memiliki kebijakan yang lebih berpihak kepada masyarakat sekitar TPST Bantar Gebang. Namun, menurutnya, kebijakan tersebut belum menunjukkan keberpihakan nyata.

“Yang saya mau kritisi di sini, sebagian yang duduk di pemerintah Kota Bekasi atau Jakarta itu orang-orang pintar kok! Yang saya gak ngerti, Open Dumping dibiarkan gitu saja,” ujarnya.

Agus bahkan memberikan rapor merah kepada Pemerintah Kota Bekasi, khususnya Dinas Lingkungan Hidup (DLH), karena dinilai membiarkan praktik Open Dumping terus berlangsung tanpa solusi konkret.

“Emosi kan saya. Saya tinggal hidup di situ (dekat TPST Bantar Gebang). Coba Wali Kota tinggal di situ, Gubernur DKI Jakarta tinggal di situ. Gak emosi begini,” tandasnya dengan nada tegas.

Ia menegaskan, tidak ada satu pun warga yang ingin hidup berdampingan dengan tumpukan sampah. Karena itu, ia meminta pemerintah lebih serius mencari solusi yang manusiawi bagi masyarakat terdampak, bukan hanya memoles kebijakan dengan jargon pembangunan berkelanjutan.