RAKYAT.NEWS, KOTA BEKASI – Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi mulai mengoptimalkan peluang pendanaan pembangunan daerah melalui skema Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau Corporate Social Responsibility (CSR) setelah terbitnya Keputusan Wali Kota (Kepwal) tentang pembentukan tim fasilitasi dan optimalisasi pembangunan daerah berbasis TJSL pada Januari 2025.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Bekasi, Dicky Irawan, menyebut kebijakan tersebut sebagai peluang strategis dalam membuka sumber pembiayaan alternatif bagi pembangunan daerah di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Ini (CSR) peluang. Mekanisme seperti apa belum tahu. Karena itu, Pak Wali memberikan tugas ke tim (dalam Kepwal) untuk mendiskusikan, mau seperti apa?” kata Dicky saat ditemui awak media di ruang kerjanya, Rabu (27/1/2026).

Dicky menjelaskan, sejak Kepwal tentang TJSL diterbitkan pada 31 Januari 2025, tim yang dibentuk belum kembali menggelar pembahasan lanjutan secara khusus terkait mekanisme implementasi dan pola kerja sama dengan pihak swasta.

“Harapannya dengan Kepwal ini, tim bisa akselerasi atau mendorong. Pasca Kepwal itu terbit, kita belum rapat nih,” ujarnya.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa Pemkot Bekasi saat ini mulai mempersiapkan langkah-langkah untuk mengoptimalkan potensi pembiayaan pembangunan yang bersumber dari CSR melalui payung hukum Kepwal tersebut.

Menurutnya, jalur regulasi melalui Keputusan Wali Kota dinilai lebih fleksibel dibandingkan harus melakukan perubahan regulasi di tingkat peraturan daerah.

“Perda lama hilangkan, bikin Perda baru. Kalau bikin Perda baru berarti bikin naskah akademis lagi, kegiatan lagi, pastikan ada anggaran lagi,” ungkap Dicky.

Ia menekankan bahwa penerbitan Kepwal TJSL bukan dimaksudkan untuk menjadikan Pemerintah Kota Bekasi sebagai pelaksana langsung program CSR, melainkan sebagai fasilitator dan pengoptimal peluang sumber pembiayaan dari dunia usaha untuk mendukung pembangunan daerah.