PWI Jawa Barat Dukung Kongres Persatuan, Tegaskan Hak Kepesertaan dalam Forum Tertinggi Organisasi

“Pembatasan hak partisipasi kepengurusan PWI Provinsi Jawa Barat yang dibekukan akan menciptakan ketimpangan representasi. Prinsip keadilan organisasi menghendaki agar seluruh kepengurusan yang masih eksis diberikan hak partisipasi yang setara dalam Kongres Bersama PWI,” jelasnya.

Berdasarkan analisis hukumnya, Untung menyimpulkan bahwa tidak terdapat hambatan hukum bagi kepengurusan PWI Jawa Barat untuk berpartisipasi aktif dalam Kongres Persatuan. Hal serupa juga berlaku mutatis mutandis untuk pengurus kabupaten/kota yang mengalami pembekuan sepihak.

“Plt yang telah ditunjuk oleh Hendry Ch Bangun secara otomatis gugur dan tidak lagi memiliki legal standing, karena keberadaannya tidak relevan dengan semangat kesepakatan bersama yang sudah disepakati kedua belah pihak,” kata Untung.

Ia menegaskan bahwa kesepakatan bersama tersebut tidak bisa dibatalkan sepihak. “Kesepakatan bersama itu juga tidak boleh dibatalkan oleh salah satu pihak, kecuali oleh kedua belah pihak,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua PWI Provinsi Jawa Barat, Hilman Hidayat, juga menyatakan dukungannya terhadap penyelenggaraan Kongres Persatuan sebagai momentum pemersatu organisasi.

“PWI Provinsi Jawa Barat mendukung Kongres Persatuan. Ini adalah upaya menyatukan kembali perahu yang sempat terbelah. Mudah-mudahan kongres persatuan nanti berjalan dengan aman, damai, dan lancar,” ujar Hilman.

Ia mengajak seluruh elemen PWI di Jawa Barat untuk turut menyukseskan agenda tersebut demi mengembalikan persatuan organisasi. “Mari kita sukseskan kongres ini, karena ini adalah jalan satu-satunya agar PWI kembali bersatu,” tegasnya.

Hilman juga mengimbau para anggota dan pengurus agar menatap masa depan dan tidak terjebak pada dinamika masa lalu. “Dinamika itu adalah hal yang biasa. Mari kita lupakan masa lalu dan kita kembali bersatu,” tutupnya. (*)