Wali Kota Bekasi Ajak Guru Jaga Integritas, Tolak Pungli dan Titipan

RAKYAT.NEWS, BEKASI – Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, menegaskan komitmennya dalam mendorong peningkatan kualitas pendidikan melalui pembinaan tenaga pendidik.

Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri kegiatan peningkatan kualitas guru yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kota Bekasi di Balai Patriot, Jumat (25/7).

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Alexander Zulkarnaen, serta jajaran guru dari berbagai jenjang dan satuan pendidikan di wilayah Kota Bekasi.

Dalam sambutannya, Tri Adhianto menyoroti pentingnya membentuk karakter peserta didik sejak usia dini melalui pendekatan pendidikan yang menyenangkan dan tidak menekan. Ia mengingatkan agar sistem pendidikan tidak justru menciptakan tekanan yang menghilangkan semangat belajar anak.

“Kita ajarkan sejak dini. Bermain itu harus menyenangkan, bukan menzhalimi. Jangan sampai karena tekanan sistem, anak-anak justru kehilangan semangat. Kita juga tidak ingin ada budaya ‘no viral, no justice’ di dunia pendidikan. Jika ada masalah, kita selesaikan dengan cepat dan bijak,” ujar Tri.

Tri juga menyinggung sistem penerimaan siswa baru, seperti jalur zonasi, afirmasi, prestasi, dan perpindahan orang tua, agar tetap dijalankan secara kompetitif dan adil tanpa praktik-praktik yang merugikan siswa.

Terkait sejumlah polemik di sekolah, termasuk di SMPN 7 yang sempat menjadi perhatian publik, Tri menegaskan bahwa Pemerintah Kota Bekasi akan bersikap cepat dan responsif untuk menyelesaikan persoalan pendidikan.

“Saya paham betul tantangan di lapangan. Guru harus mengelola kelas yang kadang sampai 44 siswa. Tapi jangan sampai semangat kita menurun. Kita berikan yang terbaik. Allah yang balas, dan doa anak-anak itulah yang akan mengantarkan kita menuju kebahagiaan,” tambahnya.

Soal pembiayaan pendidikan, Tri mengingatkan pentingnya transparansi dan kesadaran bersama antara pihak sekolah dan orang tua. Ia menolak keras praktik yang membebani wali murid, seperti pembiayaan renang atau les yang tidak proporsional.