RAKYAT NEWS, BEKASI – Bupati Kabupaten Bekasi, Ade Kuswara, menyatakan akan memanggil Kepala Desa Pantai Mekar, Dahlan, yang berada di Kecamatan Muara Gembong, beserta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bekasi.

Langkah ini diambil menyusul meningkatnya ketegangan terkait tuntutan masyarakat nelayan Pantai Mekar mengenai transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

“Sebagai Kepala Daerah kita audensi sebagai penengah,” imbuhnya kepada Rakyat News usai menghadiri acara serah terima aset Perumda Tirta Bhagasasi di Kantor Pemerintahan Kota Bekasi, Selasa (22/7/2025).

Ade menambahkan, pemanggilan tersebut belum dilakukan karena pihaknya belum mengetahui secara pasti persoalan yang sebenarnya, meskipun sudah ramai pemberitaan terkait aksi orasi masyarakat nelayan Pantai Mekar di depan Kantor Desa Pantai Mekar.

Sebelumnya, Pada Kamis (10/7/2025) sekitar pukul 10.30 WIB, puluhan warga Desa Pantai Mekar, yang mayoritas bekerja sebagai nelayan, menggelar unjuk rasa di depan Kantor Desa Pantai Mekar dan Kantor Kecamatan Muara Gembong. Mereka menuntut keterbukaan mengenai APBDesa tahun 2020 hingga 2024.

Pantauan Rakyat.News menunjukkan bahwa sejumlah warga menilai penting adanya keterbukaan dari pemerintah desa terkait penggunaan anggaran dalam lima tahun terakhir, khususnya bantuan untuk para nelayan yang dianggap belum jelas realisasinya.

“Ini kepentingan masyarakat semua. Kami sebagai nelayan perlu menuntut hak kami di desa ini,” tegas Dagul, salah satu perwakilan nelayan Pantai Mekar.

Dagul menyampaikan bahwa bantuan seperti perahu atau alat tangkap yang seharusnya diberikan kepada nelayan belum pernah mereka rasakan manfaatnya secara langsung.

“Bantuan perahu atau apa buat nelayan? Kami merasa tersisihkan,” lanjutnya.

Selain itu, Dagul juga mengungkapkan bahwa desas-desus mengenai dugaan penyelewengan anggaran oleh Kepala Desa Dahlan sudah lama beredar di kalangan warga.