RAKYAT.NEWS, BEKASI – Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi terus menunjukkan komitmennya dalam mengendalikan pencemaran udara demi menciptakan lingkungan yang sehat dan nyaman bagi seluruh lapisan masyarakat.

Sejumlah kebijakan dan program konkret telah diluncurkan untuk menjawab tantangan pencemaran udara, pengelolaan sampah, serta pelestarian ruang terbuka hijau.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bekasi, Yudianto, mengungkapkan bahwa Pemkot Bekasi telah mengembangkan infrastruktur hijau di berbagai wilayah kota sebagai bagian dari upaya pengendalian polusi udara.

Pembangunan taman kota, hutan kota, serta jalur hijau menjadi langkah nyata dalam meningkatkan kualitas udara sekaligus mempercantik wajah kota.

“Pemerintah telah mengembangkan sistem pemantauan dengan menempatkan alat pemantau kualitas udara di beberapa titik di Kota Bekasi,” ujar Yudianto, Jumat (30/5/2025).

Ia menjelaskan, data Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) pada 30 Mei 2025 pukul 16.00 WIB menunjukkan angka 80 di Area Stasiun Bekasi dan Kayuringin, yang berarti kualitas udara masih berada dalam kategori Sedang. Meski demikian, pihaknya terus mengimbau masyarakat untuk berperan aktif menjaga kualitas udara agar tetap sehat dan aman.

Pemkot Bekasi juga aktif mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga udara bersih, termasuk dengan menggelar kampanye kesadaran lingkungan. Masyarakat diimbau untuk tidak membakar sampah, serta dianjurkan menanam pohon di lingkungan masing-masing, mulai dari sekolah, kantor, hingga kawasan permukiman.

“Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting. Kami berharap dengan sinergi ini, kualitas udara di Kota Bekasi akan semakin baik, lingkungan lebih bersih, dan kehidupan masyarakat pun menjadi lebih sehat dan nyaman, baik untuk generasi sekarang maupun yang akan datang,” jelas Yudianto.

Upaya pengendalian pencemaran udara ini juga sejalan dengan visi Kota Bekasi untuk menjadi kota yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Pemkot menargetkan peningkatan kualitas udara melalui penguatan sistem pemantauan, pelibatan masyarakat, serta pengembangan kebijakan berbasis data dan inovasi. (*)