Aktivis Lingkungan Minta DPRD Kabupaten Bekasi Tak Tutup Mata soal TPA Burangkeng

RAKYAT.NEWS, KAB. BEKASI – Sorotan terhadap kepedulian legislatif terhadap persoalan lingkungan kembali mencuat.

Carsa Hamdani, aktivis lingkungan sekaligus putra asli Desa Burangkeng, Kabupaten Bekasi, secara terbuka membandingkan sikap anggota legislatif Kabupaten Bekasi dengan DPRD Kota Bekasi dalam hal kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak aktivitas Tempat Pembuangan Sampah (TPA).

Hal tersebut disampaikan Carsa dalam kegiatan bertema “Gerakan Bersama Tanam Sejuta Pohon 3 Gunung Sampah Raksasa (Bantar Gebang, Sumur Batu, Burangkeng)” yang digelar oleh Aliansi Peduli Lingkungan dan Prabu PL, Selasa (19/11/2025).

Kegiatan ini dihadiri sejumlah anggota DPRD Kota Bekasi yang ikut menyaksikan langsung kondisi warga di sekitar wilayah TPA Bantar Gebang dan Sumur Batu.

Dalam forum tersebut, Carsa tidak menutupi rasa kecewa sekaligus iri melihat tingginya keterlibatan anggota dewan dari Kota Bekasi dalam isu lingkungan.

Sementara menurutnya, hal serupa belum terlihat dari wakil rakyat Kabupaten Bekasi, meski wilayahnya menanggung dampak langsung keberadaan TPA Burangkeng.

“Jujur saya iri, saya apresiasi dewan DPRD Kota Bekasi. Saya tinggal di Kabupaten Bekasi dimana ada gunung sampah Burangkeng. Belum pernah ada momen seperti ini! Yang ada hanya kunjungan-kunjungan saja. Acara bareng seperti ini belum ada,” ungkap Carsa.

Ia menambahkan bahwa kehadiran para wakil rakyat Kota Bekasi dalam kegiatan ini menunjukkan bentuk kepedulian nyata terhadap masyarakat yang hidup berdampingan dengan tumpukan sampah skala besar.

Menurutnya, keberpihakan serupa seharusnya juga hadir dari DPRD Kabupaten Bekasi.

“Mau mendampingi langsung melihat kondisi khususnya TPA Bantar Gebang,” lanjut Carsa, mengapresiasi partisipasi anggota legislatif yang hadir.

Melalui momentum dialog lingkungan ini, Carsa berharap ada perubahan sikap dari para anggota legislatif Kabupaten Bekasi agar memberikan perhatian lebih kepada warga terdampak TPA Burangkeng. Menurutnya, masyarakat membutuhkan dukungan konkret, bukan hanya kunjungan seremonial.