RAKYAT.NEWS, KOTA BEKASI – Pengamat infrastruktur dan tata kota, Yayat Supriatna, mempertanyakan urgensi proyek pembangunan Rumah Dinas Wakil Wali Kota Bekasi yang diduga berdiri di atas lahan Fasilitas Umum (Fasum) milik Perumahan Villa Mutia Kirana.

Ia menilai, kebijakan tersebut perlu ditinjau ulang dengan melibatkan suara masyarakat sekitar dan memperhatikan kebutuhan lingkungan perumahan.

Sebelumnya, Kepala Dinas Tata Ruang (Distaru) Kota Bekasi, Arief Maulana, menyebutkan bahwa penggunaan fasilitas umum dapat diperuntukkan bagi berbagai kebutuhan masyarakat, tidak hanya sebatas Ruang Terbuka Hijau (RTH).

“Bukan hanya RTH. Kebutuhan jalan, rumah sakit, posyandu termasuk rumah dinas bisa saja dibangun di atas lahan fasilitas umum,” ujar Arief kepada Rakyat News, Senin (3/11/2025).

Meski demikian, Arief juga mengakui bahwa Ruang Terbuka Hijau di Kota Bekasi baru mencapai sekitar 30 persen dari luas wilayah kota, angka yang masih jauh dari ideal dalam mendukung keseimbangan lingkungan perkotaan.

Pernyataan tersebut mendapat sorotan dari Yayat Supriatna. Menurutnya, jika lahan yang dimaksud benar merupakan fasilitas umum, maka Pemerintah Kota Bekasi wajib melibatkan warga perumahan dalam proses pengambilan keputusan terkait pemanfaatannya.

“Kalau memang lahan itu fasilitas umum, Pemkot Bekasi perlu menghimpun suara warga. Apakah mereka membutuhkan ruang terbuka hijau atau ruang interaktif lainnya?” tegas Yayat.

Lebih lanjut, Yayat mengingatkan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, setiap fasilitas sosial (Fasos) dan fasilitas umum (Fasum) yang diserahterimakan dari pengembang menjadi aset pemerintah daerah.

Lahan tersebut dapat digunakan untuk berbagai kepentingan masyarakat, seperti taman, sekolah, klinik, atau puskesmas.

“Fasos/fasum yang sudah diserahkan menjadi aset Pemda, dan bisa digunakan untuk hal-hal yang dikategorikan kepentingan umum,” ujarnya.