RAKYAT.NEWS, KAB. BEKASI – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bekasi, Rahmat Atong, menyambut positif arahan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto terkait kewajiban tes urine bagi seluruh kepala desa di Indonesia.

Sebelumnya, dikutip CNN Indonesia, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes Pdt) Yandri Susanto menyatakan akan bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk menggelar tes urine terhadap seluruh kepala desa (kades) di Indonesia.

Yandri menegaskan, langkah tersebut bertujuan memastikan para kades terbebas dari narkoba. Selain itu, ia juga meminta BNN memperkuat upaya pemberantasan peredaran narkoba hingga tingkat desa, mengingat penyebaran narkotika telah merambah dari kampung ke kampung.

Menanggapi hal itu, Rahmat Atong menilai gagasan Mendes Pdt sangat positif.

“Tes urine dilakukan sebagai bentuk komitmen melaksanakan kebijakan kementerian untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan bersih dan berwibawa serta bebas narkoba,” ujarnya.

Rahmat menambahkan, Pemerintah Kabupaten Bekasi sebelumnya telah melaksanakan program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).

“Secara umum melalui BNK (Badan Narkotika Kabupaten/Kota), sudah,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Humas DPP Yayasan Gugus Antisipasi Narkotika Nusantara (YGANN), Ainsyam, turut mendukung penuh arahan Mendes Pdt tersebut.

“Akan ada tes urine semua kades di seluruh Indonesia, ini suatu hal sangat positif. YGANN sangat mendukung,” tegasnya.

Ainsyam menegaskan, YGANN akan terus berkolaborasi dengan pemerintah untuk menjalankan program tersebut, khususnya terkait P4GN.

“Karena ini sesuai dengan Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto tercantum di poin ke-7, salah satunya pencegahan narkoba,” pungkasnya. (*)

YouTube player