Wawali Bekasi Resmikan Layanan PDP Wujudkan Eliminasi HIV Tahun 2030
11/03/2025 20:10
Dalam mewujudkan eliminasi HIV pada Tahun 2030, diperlukan perluasan layanan perawatan dukungan pengobatan (PDP) HIV.
IKUTI BERITA LAINNYA DIGOOGLE NEWS
RAKYAT NEWS, BEKASI – Wakil Wali Kota Bekasi, Abdul Harris Bobihoe resmi buka kualifikasi Porprov XV Jabar Cabor Tenis. Kegiatan berlangsung di
DLH Kota Bekasi terus melakukan pembinaan, pendampingan, dan evaluasi terhadap sekolah-sekolah Adiwiyata dari tingkat Kota hingga persiapan menuju
Pemerintah Kota Bekasi berharap peringatan Hari Ibu dapat menjadi inspirasi bagi seluruh masyarakat untuk terus menghormati dan mendukung peran ibu
RAKYAT.NEWS, KOTA BEKASI – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bekasi menerima ogoh-ogoh berbentuk tikus sebagai simbol perlawanan terhadap oknum
RAKYAT.NEWS, KOTA BEKASI – Mahasiswa Gempur Korupsi (MAGSI) bersama Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) menggelar aksi long march dalam rangka
Shamy Adrian mengajak ASN muda memaksimalkan kesempatan yang dimiliki untuk berinovasi dan berkontribusi dalam membangun citra positif ATR/BPN.
Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, mengungkapkan bahwa pihaknya tengah mempercepat penyempurnaan berbagai instrumen penataan ruang. “Saat
Kegiatan evaluasi ini dihadiri oleh sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrator Kementerian ATR/BPN. Turut hadir, sejumlah jajaran
Dalam Rapat Koordinasi dengan Menteri Nusron, Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran, menegaskan bahwa koordinasi lintas sektor harus berjalan searah agar
Selain capaian, Kakanwil KemenHAM Sulsel Wilayah Kerja Sultra juga menyoroti urgensi pembentukan Kanwil KemenHAM di Sulawesi Tenggara. Menurutnya,
“PLN juga menyiagakan petugas teknis selama 24 jam serta memastikan pemantauan dapat dilakukan secara real time melalui sistem PLN
RAKYAT NEWS, BEKASI – Wakil Wali Kota Bekasi, Abdul Harris Bobihoe resmi buka kualifikasi Porprov XV Jabar Cabor Tenis. Kegiatan berlangsung di
Untuk MMEA, tercatat 6.500 liter minuman ilegal disita, dengan nilai barang mendekati Rp3 miliar dan potensi kerugian negara hampir Rp1 miliar. Djaka
Dalam paparannya, ia menegaskan bahwa Indonesia perlu meningkatkan kewaspadaan nasional, termasuk memperkuat integritas aparat dalam mengawal
Tinggalkan Balasan