RAKYAT NEWS, BANDUNG – Ketua DPD PDIP Jabar, Ono Surono tidak merespon tanggapan Gubernur Jawa Barat periode 2025-2030, Dedi Mulyadi mengenai retreat di Magelang yang menekankan pentingnya kepala daerah untuk patuh pada sistem pemerintahan.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat periode 2025-2030, Dedi Mulyadi, menanggapi surat keputusan dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, yang menunda kehadiran kepala daerah partainya dalam acara retreat yang dijadwalkan pada 21-28 Februari mendatang.

“Kalau saya sih satu hal saja, kita ini kan sudah menjadi Kepala Daerah. Maka ketaatan utama menjadi Kepala Daerah sebagai Kepala Daerah taat pada sistem yang ada pada pemerintahan,” ucap Dedi, mengutip, kompas.com. Jumat (21/2/2025).

Menurutnya, keputusan tersebut merupakan hak dari Megawati, tetapi sebagai kepala daerah yang dipilih oleh rakyat harus mengikuti aturan yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat maupun daerah.

“Kalau Bu Mega melarang, itu hak bu Mega. Tapi yang jelas kalau orang menjadi Kepala Daerah maka dia harus tunduk dan patuh apa yang menjadi keputusan pemerintah, baik pusat maupun daerah,” lanjutnya.

Menanggapi hal tersebut, Ono Surono memilih untuk tidak memberikan respons.

“Tidak,” singkat Ono Surono saat dihubungi Rakyat News melalui Whatsapp, Jumat (21/2/2025).