JPPI Kritik Dedi Mulyadi : Pengelolaan Dana Bos Harus Libatkan Banyak Pihak

RAKYAT NEWS, BEKASI – Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji memberi kritik keras pada Dedi Mulyadi (KDM), yang merupakan Gubernur Jawa Barat Terpilih untuk Periode 2025-2030, soal pengelolaan Dana Bos.

Ubaid menilai bahwa Kang Dedi (sapaan akrabnya), kurang memahami tata kelola Dana Bos. Menurutnya, Kang Dedi lebih fokus pada peraturan pengelolaan Dana Bos di sekolah-sekolah di Jawa Barat.

“Bagaimana aturan itu diterapkan oleh Sekolah-sekolah, mulai perencanaan yang inklusif, partisipatif, transparan, akuntabel. Nah ini harus dijalankan prinsip-prinsip itu,” terang, Ubaid kepada Rakyat News, Rabu (11/3/2025).

Ia menilai bahwa Mantan Bupati Purwakarta Dua Periode (2008-2018) tersebut seharusnya melibatkan berbagai pihak dalam pengelolaan Dana Bos, bukan hanya bagian administrasi saja.

“Karena sebernarnya, Dana Bos ini bukan dikelola oleh Kepala Sekolah. Diaturannya (Permendikbud), Dana Bos harus dikelola bersama. Ya ada Kepala Sekolah, Admin, Orang tua murid,” tutur, Ubaid.

Ubaid menduga bahwa selama ini Kepala Sekolah yang memiliki kendali penuh terhadap Dana Bos, sehingga berpotensi terjadi penyalahgunaan dana.

“Diduga ada penyelewengan nantinya, dikelola sendiri oleh Kepala Sekolah,” ujar dia.

Oleh karena itu, Ubaid menegaskan kembali bahwa Dana Bos harus dikelola bersama-sama, bukan hanya oleh kepala sekolah atau bagian administrasi saja.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedi Mulyadi, mengungkapkan tekadnya untuk meningkatkan mutu pendidikan di Jawa Barat guna menciptakan generasi yang berkualitas, dilansir dari Kompas.com.

“Saya paham kepala sekolah sering dihadapkan pada aspek-aspek psikologi yang bersifat tekanan yang diakibatkan pengelolaan keuangan. Untuk itu ada beberapa hal yang mesti disampaikan,” kata Dedi pada unggahan di akun TikTok Dedi Mulyadi dan dikonfirmasi ulang Kompas.com, Jumat (7/2/2025).

Menurut Dedi, seluruh pengelolaan keuangan diserahkan sepenuhnya kepada tim administrasi di setiap sekolah. Pemerintah akan memberikan pendampingan administrasi.

“Khusus sekolah dasar kami kordinasi dengan bupati, walikota agar di setiap sekolah disiapkan pengelola keuangan,” kata Dedi.