Chandra Rahmansyah Bongkar Data Kemiskinan dan Pengangguran Kota Depok Saat Berkampanye di Sawangan

RAKYAT.NEWS, DEPOK – Calon Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah, mengkritik tajam kondisi sosial ekonomi Kota Depok berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).

Dalam kampanyenya di wilayah Sawangan, Sabtu (23/11/2024), ia menyoroti peningkatan jumlah warga miskin dan stagnasi angka pengangguran di kota tersebut.

“Menurut data BPS, pada awal tahun 2006, jumlah masyarakat miskin di Depok tercatat 35.000 jiwa. Hingga tahun 2023, angka ini melonjak menjadi 65.000 jiwa. Naik atau turun, Pak? Lalu, apakah kita mau melanjutkan tren kenaikan ini?” tegas Chandra, mempertanyakan kinerja pemerintahan selama ini.

Ia juga mengkritik klaim Pasangan Calon (Paslon) Wali Kota nomor urut 01 terkait penurunan angka pengangguran.

“Dikatakan turun dari 80.000 di tahun 2022 menjadi 72.000 pada 2023. Tapi kalau dibandingkan dengan data 2019, angkanya masih sama, 72.000 orang. Jadi apanya yang turun?” ujarnya.

Selain itu, Chandra menyoroti ketimpangan sosial di Depok yang terus meningkat.

“Gini rasio kita naik dari 0,3 ke 0,4. Itu tinggi sekali. Depok juga menjadi kota termahal keempat di Indonesia,” katanya, menambahkan bahwa sebagian besar pendapatan masyarakat Depok berasal dari Jakarta, bukan kota itu sendiri.

Tak hanya itu, Chandra juga mengomentari data pendidikan di Depok. Ia memaparkan bahwa dari 23.000 lulusan SMA dan 34.000 lulusan SMP, hanya 4.800 kursi pendidikan yang tersedia.

“Masa data BPS ini dibilang salah? Kalau kita mau jadi pemimpin, niatnya harus baik dulu,” sindirnya.

Chandra menegaskan, data yang ia gunakan adalah hasil survei resmi dan bukan sekadar opini.

“Saya bicara fakta dan data dari BPS, tapi tetap dibilang salah. Jadi, yang benar itu data siapa?”

Ia juga menyoroti keberhasilan Depok dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencapai angka 82,5, salah satu yang tertinggi.

Namun, ia mengingatkan bahwa variabel IPM, seperti pendidikan dan pendapatan, harus ditinjau secara realistis.

“Indeks ini memang tinggi, tapi apakah ini sepenuhnya hasil kebijakan pemerintah Depok? Banyak masyarakat kita yang pendapatannya berasal dari Jakarta,” tutupnya.

Dalam kampanyenya, Chandra mengajak warga Depok untuk memilih pemimpin yang berpihak kepada rakyat dan berlandaskan data yang jelas.

“Jangan sampai tren buruk ini berlanjut. Saatnya kita berbenah,” pungkasnya.