RAKYAT.NEWS, KOTA BEKASI – Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bekasi bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) melakukan ground checking Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sejak 27 Februari hingga 14 Maret 2026.

Verifikasi lapangan ini menyasar ribuan warga yang terdata dalam sistem untuk memastikan ketepatan penerima manfaat bantuan sosial dan jaminan kesehatan.

Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi, Robert TP Siagian, menjelaskan terdapat 1.845 jiwa yang terindikasi menderita penyakit katastropik sehingga perlu dilakukan validasi langsung ke rumah masing-masing.

“Ground checking ke masyarakat langsung, jadi ada 1.845 jiwa yang terindikasi penyakit katastropik. Didatangi untuk divalidasi kalau memang betul? Diaktifkan kembali dan kalau gak, ya dinonaktifkan. Jadi itu proses-proses yang dilakukan,” terang Robert saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (4/3/2026).

Menurutnya, proses ini dilakukan untuk memastikan data penerima bantuan tetap akurat dan sesuai kondisi riil di lapangan.

Jika warga memang memenuhi kriteria, maka status kepesertaannya akan diaktifkan kembali. Sebaliknya, apabila tidak sesuai, maka penyesuaian dilakukan berdasarkan hasil verifikasi.

Robert juga menegaskan bahwa warga tidak perlu merasa cemas terkait proses penonaktifan sementara tersebut.

Ia menyebut, cakupan Universal Health Coverage (UHC) Kota Bekasi pada 2026 telah mendekati 100 persen, sehingga akses layanan kesehatan tetap terjamin.

“Ya kalau memang masih nonaktif segera diurus. Tapi ternyata memang dalam keadaan sakit hadir ke UGD, pastinya dengan UHC 100% Dinas Kesehatan akan memfasilitasi,” ujarnya.

Ia merinci, dari total 113.800 peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang sempat dinonaktifkan, sebanyak 1.772 peserta telah direaktivasi setelah melalui proses verifikasi.

“Boleh dilihatkan di depan (Pelayanan) masyarakat gak terlalu ramai. Kemarin-kemarin kan bisa 100 orang antri numpuk (Reaktivasi),” katanya.