Chief Operasional Apartemen Grand Kamala  Lagoon, Hafiz Nurhadi, mengatakan pengawasan dari aparat pemerintah justru sejalan dengan komitmen manajemen dalam menjaga ketertiban dan kenyamanan lingkungan hunian.

Sikap tersebut disampaikan Hafiz menyusul pernyataan Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, merespons sorotan DPRD Kota Bekasi terkait dugaan praktik prostitusi yang disebut terjadi di sejumlah apartemen di wilayah tersebut.

Hafiz menegaskan bahwa manajemen Apartemen Grand Kamala Lagoon tidak merasa keberatan dengan pengawasan ketat yang dilakukan aparat.

Baca Juga
Wali Kota Bekasi Tinjau Posko Nataru, Pastikan Natal Aman dan Kondusif
Imbas Isu Prostitusi, Grand Kamala Lagoon Dukung Satpol PP dan Imigrasi Awasi Ketat Penghuni Apartemen
Isu Prostitusi Mencuat, Pengelola Apartemen Minta Pemkot Bekasi Terbitkan Regulasi Hunian yang Jelas

Ia justru menilai langkah tersebut sebagai bentuk sinergi antara pemerintah dan pengelola hunian vertikal atau apartemen di Kota Bekasi.

“Kami sangat mendukung inisiatif pemerintah (mengawasi ketat apartemen). Bahkan kami berinisiatif meminta imigrasi melakukan pengecekan para warga negara asing (WNA) yang ada di sini (Apartemen Lagoon),” kata, Hafiz kepada Rakyat News di ruang kerjanya, Selasa (23/12/2025). (Dirham)

YouTube player