Bantah Isu Plt, Ade Muksin Pastikan Kepengurusan PWI Bekasi Raya Resmi

RAKYAT NEWS, BEKASI – Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bekasi Raya, Ade Muksin, memberikan klarifikasi terkait isu pengangkatan dirinya sebagai Pelaksana Tugas (Plt).

Isu ini muncul setelah beredarnya pemberitaan mengenai penunjukan Plt Ketua PWI Bekasi Raya oleh pihak yang mengaku dari pengurus PWI Pusat, Kamis (29/5/2025).

Ade Muksin terpilih secara sah dan konstitusional sebagai Ketua PWI Bekasi Raya untuk masa jabatan 2024–2027 melalui konferensi resmi yang dilaksanakan sesuai prosedur organisasi.

Oleh karena itu, isu mengenai pengangkatan Plt di tingkat kabupaten/kota dianggap melanggar Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga (PD/PRT) PWI.

“Saya dipilih melalui konferensi yang sah, forum tertinggi di tingkat kabupaten/kota dalam struktur organisasi PWI. Tidak ada dasar di PD/PRT PWI yang memungkinkan pemberhentian dan penunjukan Plt tanpa melalui forum konferensi luar biasa,” tegas Ade.

Ade juga menegaskan bahwa PWI Bekasi Raya tidak pernah menerima klarifikasi, teguran, maupun pemberitahuan resmi dari PWI Pusat sebelum munculnya keputusan sepihak tersebut dan tidak mengakui adanya Plt.

Ia memastikan PWI Bekasi Raya akan tetap menjalankan program kerja dan kegiatan organisasi seperti biasa serta mengajak seluruh anggota untuk tetap solid dan tidak terprovokasi oleh informasi yang tidak sesuai aturan organisasi.

“PWI hanya satu, dan kami akan menjaga marwah organisasi ini dengan berpegang pada prinsip konstitusional. Semua keputusan harus berdasarkan musyawarah anggota, bukan keputusan sepihak,” pungkas Ade Muksin.

Mendukung pernyataan tersebut, Ketua Umum PWI Pusat, Zulmansyah Sakedang, mengatakan bahwa pengangkatan Plt oleh PWI Pusat untuk kepengurusan di tingkat kabupaten/kota tidak memiliki dasar hukum.

“Abaikan saja. Ketua yang benar adalah hasil konferensi di daerah. Dasar penunjukan Plt itu apa? Pasti tidak sesuai PD/PRT PWI. Sepanjang sejarah PWI, belum pernah ada pengangkatan Plt untuk kabupaten/kota oleh PWI Pusat. Itu adalah kewenangan PWI Provinsi, yang juga harus hasil konferensi,” ujar Zulmansyah.