RAKYAT.NEWS, BEKASI – Persiapan Pemerintahan desa (Pemdes) di Kabupaten Bekasi menjadi satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) dalam program makan bergizi gratis (MBG).

Diberitakan sebelumnya, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal RI (Mendes PDT) Yandri Susanto telah memastikan bahwa Dana Desa (DD) akan digunakan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Keputusan ini tercantum dalam Peraturan Menteri Desa (Permendesa) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 dalam keterangan tertulis diterima Rakyat News, Senin (3/2).

Menyikapi kebijakan tersebut, Kepala Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kumpul mengaku sementara ini pemerintahan desa masih tahap kordinasi dengan Bumdesa.

“Program (Ketahanan Pangan MBG) ini yang kelola Bumdes. Nanti kita rundingkan dulu dalam rapat Musdes, Ketua Bumdes mau usaha apa,” kata dia.

Karena, Kumpul ingin memastikan dulu Dana Desa (DD) 20% realisasi tahun anggaran 2025 ini, nantinya Bumdesa dapat berjalan secara maksimal.

“Kita lagi coba belajar kaya Desa lain nih, bertenak ayam telur dulu. Karena kalau ternak ikan gagal dah, banyak kendala banjir dan pakannya,” ucapnya.

Mendukung ketahanan pangan, Kumpul menyebut Pemerintahan Desa Jejalen Jaya merealisasikan Dana Desa (DD) 2024 lalu, di bidang infrastruktur.

“Jadi kemarin, kita prioritaskan akses jalan para petani menuju ladangnya. Saya sebagai Pemerintahan Desa melihat petani seneng sudah gak kesulitan jalan,” ungkapnya.

“Pertanian di desa Jejelen lumayan luas ada sekitar 40 Hektar sawah, untuk lainnya petani bayam, kangkung, ketimun suri,” tambah Kumpul.

Hal sama, disampaikan oleh Pipit Haryanti selaku Kepala Desa Lambang Sari, Kecamatan Tambun Selatan bahwa pihaknya juga masih tahap persiapan Musdesa.

Pipit berharap, realiasisasi Dana Desa (DD) 20% untuk ketahanan pangan harus maksimal, lebih tepatnya dapat menyesuaikan kebutuhan dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis.